Author Archives: %s

RAKOR PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KSK AGROPOLITAN KABUPATEN KAPUAS HULU

08 Oct 19
bappeda1
No Comments

Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu mengikuti rapat koordinasi WWF-Indonesia dalam rangka penyusunan rencana tata ruang agropolitan antara tim teknis dan tim konsultan penyedia dokumen pendukung rtr ksk agropolitan di ruang rapat ramin Hotel Mercure Pontianak. Kamis (25/07/19).

Kegiatan ini adalah bagian dari proyek ekonomi hijau di heart of borneo guna mengintegrasikan konservasi, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh koridor heart of borneo.

Hasil dari rapat koordinasi penyusunan rencana tata ruang ksk agropolitan Kapuas Hulu ini antara lain menyampaikan informasi tentang rencana dan tata waktu penyediaan dokumen pendukung penyusunan rtr ksk agropolitan Kapuas Hulu yang akan dilakukan oleh konsultan. Kejelasan perencanaan tersebut diharapkan akan mendorong para pihak untuk dapat memberikan dukungan secara optimal untuk penyelesaian seluruh dokumen pendukung yang diperlukan.

foto bersama antara tim teknis ksk agropolitan kab. Kapuas hulu, wwf-indonesia dan tim konsultan penyusun

Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu juga telah melakukan MoU dengan WWF-Indonesia dalam proses penyusunan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) agropolitan Silat Hilir dan sekitarnya pada tahun 2017. Ksk agropolitan kabupaten kapuas hulu meliputi 7 kecamatan, yaitu kec. Silat hilir, kec. Silat hulu, kec. Semitau, kec. Seberuang, kec. Hulu gurung, kec. Pengkadan dan kec. Empanang.

Kegiatan penyusunan dokumen rencana tata ruang ksk agropolitan ini merupakan amanah dari uu no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan perda no 1 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten (rtrwk) Kapuas Hulu tahun 2014 – 2034.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Kapuas Hulu tersebut telah ditetapkan 3 ksk, yaitu :

  1. Ksk agropolitan silat hilir dan sekitarnya yang merupakan ksk dari sudut kepentingan ekonomi;
  2. Ksk ekowisata tnds yang merupakan ksk dari sudut kepentingan lingkungan dan ekonomi;
  3. Ksk koridor tdns dengan tnbk yang merupakan ksk dari sudut kepentingan lingkungan.

Sumber: info.kapuashulukab.go.id

Bapak Indra Kumara,S.Hut.,M.Si selaku Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) membuka kegiatan rapat Evaluasi Rencana Aksi atau Program Kegiatan Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Sentarum Tahun 2019

Bappeda Kapuas Hulu Adakan Rapat Rancangan Evaluasi Rencana Aksi atau Program Kegiatan DTA Danau Sentarum

08 Oct 19
bappeda1
No Comments

BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu mengadakan Rapat Rancangan Evaluasi Rencana Aksi atau Program Kegiatan Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Sentarum pada hari Rabu, (11/9/19). Rapat ini diikuti oleh berbagai stakeholder yang terlibat.

Daerah Tangkapan Air (DTA) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh titik tertinggi dari pembatas topografi berupa punggung-punggung bukit atau gunung yang menampung dan menyimpan air hujan yang jatuh di atasnya dan mengalirkannya melalui airan permukaan, anak sungai, dan sungai ke danau dan/atau ke laut. Daerah Tangkapan Air juga disebut sebagai Catchment Area.

TIM Kelompok Kerja Pengelolaan Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu sudah dibentuk pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018. TIM tersebut terdiri dari Organisasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kementerian/Lembaga dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dari pembentukan TIM tersebut menghasilkan rencana program sampai tahun 2023 yang sampai saat ini masih berlangsung. Maka pada tahun 2019, Bappeda mengundang seluruh Stakeholder yang terkait untuk melakukan evaluasi terkait rencana program yang sudah dilakukan sampai pada pertengahan tahun 2019 dan yang akan dilakukan sampai tahun 2023.

Hasil dari rapat Rancangan Evaluasi Rencana Aksi atau Program Kegiatan Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Sentarum adalah agar setiap stakeholder dapat ikut terlibat dalam program DTA ini.

Peserta kegiatan rapat Evaluasi Rencana Aksi atau Program Kegiatan Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Sentarum serius mendengarkan pemaparan yang disampaikan .

Kegiatan ini juga perlu melibatkan pihak-pihak luar untuk mendukung program-program yang ada agar kedepannya program DTA dapat berjalan dengan baik dan singkron. Karena Program Kegiatan Daerah Tangkapan Danau Sentarum sedang berlangsung, diharapkan setiap pemangku kepentingan melakukan evaluasi setiap tahunnya agar dapat melihat perkembangan program DTA ini. (TAS)

Sumber: info.kapuashulukab.go.id

BAPPEDA Kapuas Hulu Adakan Konsultasi Awal Rencana Kajian HCV-HCS Di Kawasan Strategis Kabupaten Agropolitan

08 Oct 19
bappeda1
No Comments

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berupaya mengembangkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) untuk kepentingan ekonomi melalui agropolitan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau. Hal ini dipandang sebagai salah satu konsep pembangunan yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan ruang, efisiensi dalam penggunaan sumberdaya alam, serta mengurangi resiko ekologis. Sebagai bentuk komitmen dalam pengembangan kawasan agropolitan yang ramah lingkungan dan tidak mengabaikan nilai sosio-kultur, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama WWF Indonesia melakukan Penilaian High Conservation Value (HCV)-High Carbon Stock (HCS) di Kawasan Agropolitan. Penilaian ini memberikan deksripsi terhadap nilai-nilai konservasi ekologi, sosial, dan budaya serta stok karbon tinggi di KSK agropolitan bagi Kabupaten Kapuas Hulu untuk mendukung pemerintah dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten serta rencana aksi daerah untuk penurunan gas rumah kaca (GHG).

Kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan RTR KSK Agropolitan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dimana Hasil dari kajian ini sebagai salah satu analisis dalam membuat perencanaan pola ruang di RTR KSK Agropolitan.
Mengingat pentingnya kegiatan ini dalam KSK Agropolitan, BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu mengadakan Konsultasi Awal Terhadap Rencana Kajian HCV-HCS di Kawasan Strategis Kabupaten Agropolitan pada hari Selasa, 10 /9/19 yang diikuti oleh TIM Teknis KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu dan WWF Indonesia. Acara ini dibuka oleh Kepala BAPPEDA yaitu Bapak H. Abang M. Nasir, S.Sos dan ditutup oleh Sekretaris BAPPEDA yaitu Bapak Indra Kumara, S.Hut., M.Si.

Penutupan kegiatan oleh Bapak Indra Kumara, S.Hut., M.Si. selaku Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu

Dari hasil konsultasi tersebut, diharapkan narasumber dapat membuat serangkaian tahapan perencanaan dan jadwal terkait Rencana Kajian HCV-HCS di KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga di dokumen final Kajian HCV-HCS di KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat digunakan untuk penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan. (TAS)

Sumber : info.kapuashulukab.go.id

MONEV INTERNAL PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

08 Oct 19
bappeda1
No Comments

Keterbukaan informasi publik ke masyarakat berperan penting dalam mamberikan akses berupa informasi kegiatan SKPD yang diimplemantasikan sebagai pelayanan publik atau pelayanan masyarakat dalam rangka memberikan kualitas pelayanan, khususnya informasi daerah yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini dikarenakan informasi yang kompeten dan terbaru sangat di perlukan dalam mengembangakan dan meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang terkait dengan program dan kegiatan yang Ada di SKPD Kabupaten Kapuas Hulu.
Monev internal Pengelolaan Informasi publik dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11/9/19 pukul 09.15 wib bertempat di aula Inspektorat Kabupaten Kapuas Huludan dibuka langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu H. SARBANI, SE., M.AP dan dihadiri SKPD di Lingkungan Pemda Kabupaten Kapuas Hulu.

Kegiatan dibuka langsung oleh bapak H. SARBANI, SE., MM selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Pada kegiatan tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (BAPPEDA) diwakili oleh sekretaris bapak Indra Kumara, S.Sos., M. Si dan beberapa staf program yang mendampingi pada kegiatan tersebut yakni Hasan H Marzuki (Admin PPID) dan Emy Supriyansyah (Kontributor OPD).
Hadir sebagai narasumber dalam monev pengelolaan informasi langsung Dari pontianak yakni komisi Informasi yakni bapak. LUTFI FAURUSAL HASAN selaku komisioner bidang Kerjasama dan HAL Dan ibu ROSPITA VICI PAULIN yang memberikan pemaparan berkaitan dengan informasi untuk meningkatkan dan mengembangkan teknologi informasi terbaru sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk mengakses Informasi tersebut dan sekaligus merespon atau memberikan tanggapan akan Informasi yang Ada di SKPD Kabupaten Kapuas Hulu.
Salah satu tujuan Monev ini dilaksanakan adalah untuk mengevaluasi informasi yang dapat diakses melalui website SKPD seperti PPID, info kapuas Hulu dan lainnya dimana bahan informasi yang diberikan yang kaitannya dengan program dan kegiatan SKPD seperti LAKIP, RPJMD, RENSTRA, IKU, IKI, dan informasi lainnya yang terkait dengan program dan kegiatan SKPD untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan keterbukaan informasi publik yang di berikan atau diterima oleh masyarakat yang membutuhkan keterbukaan informasi publik yang berkualitas dan mendidik.

Sesi Foto Bersama Narasumber dan Peserta kegiatan Monev Internal Pengelolaan Informasi Publik


Kegiatan tersebut ditutup dengan sesi Foto bersama Narasumber dan peserta kegiatan dengan harapan OPD yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu berkompetisi secara dinamis dalam menyampaikan dan menyajikan berita berita terbaru dan terkini kaitannya dengan sosial, ekonomi, politik, dan budaya menuju masyarakat Kapuas Hulu yang sejahtera.

Pemda Kapuas Hulu Mengadakan Rapat Kerjasama Cegah Stunting

08 Oct 19
bappeda1
No Comments

Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, persentase stunting pada anak balita di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 36,8 % yang lebih rendah dari persentase Kalimantan Barat yaitu sebesar 38.6%. Persentase tersebut tergolong tinggi dan memerlukan langkah yang strategis untuk menekannya, karena masalah stunting berdampak buruk terhadap kecerdasan, produktifitas kerja dan terjadinya peningkatan risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) setelah dewasa. Sementara itu hasil Pemantaua Status Gizi (PSG) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018, persentase stunting pada anak Balita sebesar 35,6%, yang juga masih tergolong tinggi.

Dalam rangka mencegah Stunting ( anak kerdil) di Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Hulu serta melibatkan penanggung jawab teknis (PIC) mengadakan rapat forum kemitraan kerjasama pencegahan Stunting ( anak kerdil) pada pihak ke-3 melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) di aula Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu Selasa (24/9/19).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu H.Abang M Nasir,S.Sos dan dihadiri oleh perwakilan dari pihak swasta atau BUMN yakni PT Kencana Group, PT Prima Lestari Group, Salim Group, PT BIA, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Dinas Kesehatan, BAPPEDA, dan peserta lainnya.

Dalam sambutannya H.Abang M Nasir,S.Sos menyampaikan bahwa pencegahan stunting adalah tugas kita bersama. pada tahun 2020 ada sekitar 58 desa yang tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu akan menjadi sasaran pengentasan kemiskinan termasuk pencegahan stunting (anak kerdil) secara dinamis dan ini sudah menjadi tugas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang menanganinya. Beliau juga menambahkan bahwa stunting bisa mempengaruhi kecerdasan anak jika tidak ditindak sejak dini.

Lebih lanjut H.Abang M Nasir,S.Sos menginformasikan hasil survey umum World Health Organization (WHO) berdasarkan kriteria membaca, matematika, dan sains dimana Indonesia berada di urutan posisi ke-64, Malaysia urutan ke-52, Singapura urutan ke-2 untuk kawasan Asia dan Vietnam salah satu Negara Kawasan Asia yang berhasil melakukan pencegahan stunting yang cukup signifikan.

Foto Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), peserta dan mitra kerjasama pencegahan stunting (anak Kerdil)

Beliau juga menegaskan “stunting ini bukan hanya tugas Dinas Kesehatan selaku OPD terkait melainkan juga tugas kita bersama untuk melakukan pencegahan sejak dini secara dinamis, terarah, dan terpadu”

Hasil rapat bahwa semua pihak siap mendukung pencegahan Stunting di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu Forum kemitraan penanggulangan stunting di Kabupaten Kapuas Hulu perlu dibentuk bersama-sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk meningkatkan sinergisitas dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Sumber : info.kapuashulukab.go.id

BAPPEDA Kapuas Hulu Adakan Rakor Penyusunan Rancangan Perbup Tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial

08 Oct 19
bappeda1
No Comments

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Hal ini dipandang perlu untuk mewujudkan Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Kapuas Hulu yang terintegrasi dalam suatu jaringan nasional dimana Informasi geospasial adalah salah unsur yang memainkan peranan penting (role of play) dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari aspek perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur jalan, dan kegiatan pembangunan yang berbasis spasial lainnya.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yakni BAPPEDA, mengadakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial pada hari kamis tanggal 26 /9/19, bertempat di Aula BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan OPD terkait dan dibuka langsung Bapak Indra Kumara, S.Hut., M.Si. Sekretaris BAPPEDA Kab.Kapuas Hulu.
Indra Kumara, S.Hut., M.Si. menjelaskan bahwa penyelenggaraan simpul jaringan informasi geospasial merupakan sebagai dasar dan informasi geospasial, sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan, monitoring, evaluasi dan tindaklanjut program, yang diterjemahkan ke dalam geoportal aplikasi berbasis web.
Sementara itu Kabid Perencanaan Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu BUDI PRASETYO, ST. M.M. menambahkan dalam pemaparannya menyampaikan beberapa hal yaitu :

  1. Dengan adanya Perbup tentang penyelenggaraan simpul jaringan informasi geospasial di Kabupaten Kapuas Hulu, maka hal ini bisa mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, satu data sesuai Perpres No. 09 Tahun 2016 dan Perpres No. 39 Tahun 2019;
  2. Terjaminnya ketersediaan data yang berkaitan dengan informasi geospasial daerah;
  3. Terpadunya data spasial untuk berbagai keperluan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu;
  4. Terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan norma, peraturan, pedoman dan standar pembangunan serta pemanfaatan data spasial;
  5. Terselenggaranya fasilitasi, pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah dan non pemerintah.

Adapun tujuan dilakukan kegiatan tersebut diatas adalah untuk mensosialisasikan pentingnya data dan informasi geospasial, serta menyeragamkan informasi geospasial dasar dan mensinergikan informasi geospasial tematik di daerah melalui pengelolaan data spasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses dan berkelanjutan. Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Kapuas Hulu harus didukung dengan ketersediaan data informasi geospasial yang tertata, dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi sehingga dapat memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial, baik pusat maupun daerah.

Foto bersama Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu dan Peserta Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial

Disamping itu, hasil dari kegiatan ini disepakati bahwa setiap OPD perlu melakukan koreksi atau menambahkan jenis data sesuai tupoksi masing-masing OPD dan menyampaikan kembali perbaikan jenis data tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Kapuas Hulu. (RKTB)

Sumber : info.kapuashulukab.go.id